TULISAN 2 BAHASA INDONESIA 2 (SOFTSKILL)

REVIEW JURNAL


Roby Aditya Negara (28213044)
Email : robyadityanegara@gmail.com
Fakultas Ekonomi – Akuntansi , Universitas Gunadarma , Kampus UG Depok , Jawa Barat 
16424 , Indonesia

Link PDF : https://drive.google.com/file/d/0B51ub7PIeLE_UXlab1dod21RYlU/view?usp=sharing

Judul Jurnal                          : Pemeringkatan E-Government di Kota Makassar
Nama Penulis                         : Tasmil
Tahun Penelitian                   : 2013
Nama Jurnal                          : Jurnal Pekommas, Vol. 16 No. 3, Desember 2013:187-196
Halaman                                 : 187 – 196

Latar Belakang Penelitian
Seiring dengan penggunaan teknologi , informasi dan komunikasi yang terus berkembang .Maka pada bulan Desember 2003 diadakan  World Summit on the Information Society (WSIS) telah melahirkan keputusan  bahwa pada  tahun 2015 setiap negara mengupayakan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi .Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov .Yang mana kebijakan tersebut termasuk dalam hukum dari seluruh kebijakan teknis di bidang e-gov.Pengembangan e-gov bertujuan dalam penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik sehingga kualitas layanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. E-Gov dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-toCitizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-toGovernment (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang menangani kebijakan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi telah melakukan evaluasi untuk menentukan standar baku dalam pemeringkatan penerapan e-government yang tertuang dalam Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGi, 2013). Berdasarkan hasil penelitian (Ariayani, 2013) tentang kajian kerangka kerja metode pemeringkatan e-Gov yang mengacu pada 5 dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, metode ini relevan dilakukan pada tingkat kabupaten/kotamadya.  Pemeringkatan e-Gov  telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang mencakup pemeringkatan tingkat departemen, propinsi dan kabupaten/kota. Pemeringkatan e-Gov yang telah dilakukan Kementerian Kominfo yakni pemeringkatan e-Gov di Propinsi Riau tahun 2010, Propinsi Jawa Timur tahun 2010 dan 2011, Propinsi Jawa Barat tahun 2010, Propinsi Sumatera Utara tahun 2011, Propinsi Jambi tahun 2011, Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 dan Propinsi Aceh 2011  (PeGi, 2013).
Tujuan                                   : Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi e-Gov di

                                                  Kota Makasar karena kondisi e-Gov masih jauh dari ideal.
Metode                                   :
Penelitian ini merupakan penelitian kualiatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu, analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara di lapangan.Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan fenomena/peristiwa yang ada di dalam penerapan eGov di Kota Makassar sebagai bentuk pelayanan kepada publik yang menggunakan teknologi informasi di dalam pelaksanaannya. Instrumen utama penelitian adalah wawancara sebagai alat utama pengumpul data agar lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian terhadap kenyataankenyataan yang ada di lapangan.
Jenis Data                              :
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, berupa teks, kata-kata tertulis, serta tindakan-tindakan yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang dan peristiwa - peristiwa di tempat penelitian. Selain itu, juga digunakan data statistik yang bersifat mendukung data kualitatif yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari informan yaitu SKPD yang ada di Kota Makassar



Isi / Hasil                                 :
Implementasi e-Gov di Kota Makassar
1.      Dimensi Perencanaan
a.       Pengorganisasian/Fungsi: Dari 18 SKPD yang diteliti 11 diantaranya telah memiliki fungsi eGov.
b.      Sistem Perencanaan :11 dari 18 SKPD telah memiliki sistem perencanaan.
c.       Dokumentasi: 11 dari 18 SKPD telah memiliki dokumentasi perencanaan TIK.
d.      Implemetasi Master Plan: Sebagian besar SKPD belum memiliki Master Plan yang jelas untuk implementasi e-Gov
e.       Pembiayaan: 3 SKPD yang belum mengalokasikan pembiayaan untuk implementasi e-Gov,  4 SKPD belum memberikan alokasi khusus untuk pembiayaan dalam dokumen perencanaan dan selebihnya sudah mengalokasikan pembiayaan
2.      Dimensi Kebijakan
a.       Proses Kebijakan: kebijakan hanya dilakukan BAPPEDA dan hanya beberapa instansi.
b.      Visi dan Misi berkaitan dengan TIK :  6 SKPD sudah memiliki visi dan misi terkait TIK
c.       Strategi Penerapan Kebijakan :  Sebagian besar SKPD belum memiliki pedoman yang jelas untuk penerapan kebijakan TIK.
d.      Peraturan: hanya 3 SKPD yang sudah memiliki regulasi terkait TIK  dari 18 SKPD.
e.       Keputusan Instansi : hanya 9 SKPD yang sudah memiliki keputusan ketetapan terkait TIK dari 18 SKPD.
f.       Skala Prioritas : sebagian besar SKPD tidak memiliki penentuan skala prioritas kebijakan TIK.
g.      Manajemen Risiko/Evaluasi: hanya 8 SKPD evaluasi internal dan independen sudah berjalan dengan baik.
3.      Dimensi Infrastruktur
a.        Data Center: 9 SKPD sudah memiliki data center,
b.      Jaringan Data: sebagian besar sudah memiliki jaringan data
c.       Keamanan Data: 9 SKPD sudah memiliki perangkat keamanan data
d.      Fasilitas Pendukung: 11 SKPD sudah fasilitas pendukung TIK
e.       Disaster Recovery: hanya 3 SKPD yang sudah memiliki fasilitas disaster
f.       Pemeliharaan TIK: 6 SKPD belum memiliki program pemeliharaan perangkat TIK
g.      Inventaris Peralatan TIK: 8 SKPD telah memiliki SOP, manajemen aset, pemahaman tentang inventaris dan pemahaman tentang aset
4.      Dimensi Kelembagaan
a.       Keberadaan Struktur Organisasi: sebagian besar SKPD sudah memiliki organisasi secara resmi
b.      Tugas dan Fungsi: 10 SKPD sudah memiliki dokumen
c.       Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi : 9 SKPD sudah memiliki dokumen sistem dan prosedur, tata kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK
d.      Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai: 11 SKPD sudah memiliki inventarisasi/pendataan tenaga kerja yang lengkap
e.       Pengembangan SDM TIK: sebagian besar SKPD sudah memiliki program pengembangan SDM bidang TIK Jurnal Pekommas, Vol. 16 No. 3, Desember 2013:187-196

Tabel 1 Hasil penelitian pemeringkatan e-Gov di Kota Makassar

Pemeringkatan e-Gov di Kota Makassar Hasil pemeringkatan e-Government di kota Makassar berdasarkan hasil penelitian untuk masingmasing SKPD ditunjukkan pada Tabel 1. 

Daftar Pustaka                      :
  • Ariyani, P. F., (2013). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya”.BIT VOL 10 No 1 April 2013.
  • Eka Putra Renny dan Rika Valentina (2010). Penerapan EGovernment Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang), Spirit Publik Vol 6, Nomor 2 halaman 71-90
  • Fadhillah, Evi and Nugroho, Kandung Sapto and Fuad, Anis (2011). Kesiapan Penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang diakses tanggal 12 Desember 2013
  • Gregory Curtin(2007). A Comparative Analysis of EGovernment in Latin America: Applied Findings from United Nations E-Government Readiness Reports, IGI Global Disseminator of Knowledge USA 
  • Moh. Nazir. Ph. D (2004), Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm: 16
  • Nur Pratiwi Johansyah  & Oky, (2012). Elektronik government dan pelayanan publik di Kota Makassar, http://repository.unhas.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2013
  •  PeGi (2013a). Pemeringkatan e-Government di Indonesia”, www.pegi.layanan.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2013
  •  PeGI (2013b), Strategi Pemeringkatan E-Government Kementerian, KOMINFO,2007
  • Widya S, Mirma Yuda F, Hanun Putri P. Model Pemeringkatan Website Pemerintah Daerah Indonesia, Seminar dan Cal For Paper Munas APTIKOM Poltek Telkom,2010  



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PRINSIP-PRINSIP ETIKA MENURUT AICPA , IFAC DAN IAI

AICPA ( AMERICAN INSTITUTE  OF CERITIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ) Prinsip - Prinsip Etika American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA) : Tanggung Jawab: Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi. Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan ates...
Baca selengkapnya

TUGAS 4 (SURAT MENYURAT) " SOFTSKILL" ( BAHASA INDONESIA 2 )

Gambar
Nama : Roby Aditya Negara NPM   : 28213044 Kelas  : 3EB12 SURAT MENYURAT Arti dan Fungsi Surat Menyurat Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Oleh karena itu surat mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah: Sebagai alat bukti autentik  Sebagai alat pengingat Sebagai bukti historis Sebagai pedoman untuk bertindak Sebagai duta / wakil Sebagai jaminan keamanan Sebagai media komunikasi Sebagai barometer kemajuan suatu kantor Bagian-bagian Surat 1) Kepala Surat.                                                                                               ...
Baca selengkapnya

Tugas 2 ( Komparatif SAK Indonesia dengan Jerman )

Komparatif Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan Jerman Standar Akuntansi Keuangan Negara Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK da...
Baca selengkapnya