MAKALAH SOFTSKILL 1 "PEREKONOMIAN INDONESIA"

MAKALAH SOFTSKILL

“PEREKONOMIAN INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN HINGGA REFORMASI”

  

  

         Dibuat oleh:

Annisa Maulidina                           (21213139)

Christin Erlinda                             (21213913)

Kurniawan Umar Hasan D           (24213900)

Nita Rosmawati                              (24213476)

Roby Aditya Negara                      (28213044)

 

UNIVERSITAS GUNADARMA KALIMALANG

Jl. KH. Noer Ali (Eks. Duta Plaza)

Bekasi Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “PEREKONOMIAN INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN HINGGA REFORMASI” dengan baik dan semoga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Makalah ini juga merupakan salah satu kelengkapan tugas mahasiswa/i kelas 1EB20 sebagai syarat penilaian mata kuliah Perekonomian Indonesia pada tahun ajaran ATA 2013/2014.

Dalam kesempatan ini, penyusun megucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan secara moral maupun material dalam proses penyelesaian makalah ini.

Ucapan terima kasih tersebut ditunjukan kepada yang terhormat:

            Bapak Mujiyana, S.E, MM selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia.

Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu semoga pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dan semoga makalah ini dapat memberikan sumbangsih positif serta memberikan manfaat pada kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak.

                                                                                                                             Penyusun

LATAR BELAKANG

Keadaan keuangan pada awal kemerdekaan amat buruk, karena lebih dari satu mata uang beredar tidak terkendali. Pada saat itu mata uang Jepang dan Sekutu beredar di masyarakat, mereka berhasil menguasai bank-bank. Maka RI menetapkan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk  Jepang. Saat itu petani di Indonesia adalah kelompok masyarakat paling menderita akibat inflasi karena petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Pada tanggal 6 maret 1946, Letnan Jendral Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah cukup turun. Oleh karena itu pada bulan oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Karena banyak uang yang beredar maka mempengaruhi kenaikan harga.

 Rumusan masalah

1.      Bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia dari pasca kemerdekaan hingga saat ini?

2.      Apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pasca kemerdekaan?

3.      Apasaja kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang diterapkan oleh presiden pada jaman kepemimpinannya?

 Tujuan

1.      Untuk memenuhi tugas mata kuliah softskill Perekonomian Indonesia.

2.      Untuk mengetahui perkembangan Perekonomian Indonesia dari pasca kemerdekaan hingga saat ini.

3.      Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh presiden pada jaman kepemimpinannya.

A. Ekonomi Indonesia pada masa pasca kemerdekaan (1945-1950)

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi di Indonesia pada saat itu dilakukan usaha-usaha berikut ini antara lain :

·         Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

·         Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

·         Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

·         Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

·         Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

·         Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia.

Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

●      Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia

●      Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

●      Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor

●      Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

• Untuk memajukan pengusaha pribumi.
• Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

• Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
• Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
• Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

Didalam kondisi perekonomian di masa orde baru Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan orde baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Tujuan dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar –dasar pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menekankan kepada pembangunan bidang pertanian.

b) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

c) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan, yaitu :

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak (pangan, sandang dan papan);

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Pemerataan pembagian pendapatan;

· Pemerataan kesempatan kerja;

· Pemerataan kesempatan berusaha;

· Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalm pembangunan;

· Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan

· Pemerataan memperoleh keadilan.

d) Pelita IV (1 April 1984 – 13 Maret 1989)

Pada titik ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

e) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.

f) Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Pada Pelita VI Pemerintah masih menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Ekonomi Indonesia Pada Masa Transisi

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.

Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp. 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.

• Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

• Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
• Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
• Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

B. Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru (1968-1998)

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita$70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996.Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar  5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan system anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sector eksternal dan financial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari1987-1997, dan banyakan alisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industry dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan structural dalam ekonomi Indonesia.Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan -"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsididomestik, hambatan keperdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

KrisisfinansialAsia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Responpertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestic untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya.

Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

B.J. Habibie

Pada masa B.J HABIBIE berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

K.H. Abdurrahman Wahid

          Presiden K.H Abdurrahman wahid terpilih menjadi presiden pada tahun 1999 memperpanjang program pinjaman dana IMF yang dimulai oleh presiden B.J Habibie.

 MEGAWATI

          Megawati dilantik menjadi presiden republik indonesia pada tanggal 23 juli 2001. pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi . berikut masalah-masalah yang dihadapi Pres.Megawati:
1. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri (pemerintah dn swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

2. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.

3. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.

4. dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.

5. memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.

6. kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika tegas tentang penegakan korupsi.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY cukup mengalami kenaikan, dibandingkan pada masa-masa pemerintahan sebelumya.Hal ini di karenakan Pada saat negara-negara lain mengalami "musim dingin ekonomi", Indonesia sepertinya bias mengatasi badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan melemahnya mata uang rupiah menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak bias menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia.

Perekonomian Indonesia memangt umbuh melambat seperti juga yang terjadi di negara-negara lain. Ekonomi bertumbuh sebesar 5,2% pada kuartal IV/2008 dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya akibat menurunnya permintaan dunia terhadap produk-produk komoditas. Akibatnya, perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 6,1% pada 2008 dibandingkan dengan 6,3%  pada  2007.

Pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, berkisar antara 4,0% sampai 4,5%. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 4,0% atau bahkan lebih rendah apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat,tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan pada masa pemerintahan SBY,yaitu:

1.     Masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan Sekitar 150 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses yang baik untuk air bersih.,sertat ingkat kematian ibu dan bayi yang terburuk di kawasan Asia.

2.         UU Ketenaga kerjaan yang ada saat ini memiliki implikasi terhadap berkurangnya daya saing Indonesia sebagai salah satu perekonomian padat karya di Asia.

3.       Mengenai UU Agraria dan peraturan pertanahan yang membuat investasi di bidang infrastruktur menjadi suatu  proses yang berbelit-belit.

4.         Suatu kenyataan bahwa Indonesia masih terpuruk sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Berdasarkan penelitian Transparency International dalam publikasinya yang berjudul 2009 Global Corruption Barometer, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup di Asia dengan lembaga legislative sebagai institusi publik yang paling korup, disusul oleh lembaga yudisial dan polisi.

5.         Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.

6.     Kebijakan menaikkanharga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memangharus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia.

KESIMPULAN

• Perekonomian Indonesia di awal paska kemerdekaan telah menerapkan beberapa usaha yang salah satunya adalah  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 dan Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
• Dibawah kepemimpinan soekarno terdapat beberapa kebijakan di antaranya Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia , Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak dan Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor.  
• Pada masa perekonomian Indonesia di masa orde baru dilakukan pembangunan secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
  
  
  Pelita yang dimaksud dibagi atas beberapa tahap :
  
  
  Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
  Tujuan dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
  Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
  Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
  Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
  Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan.
  Pelita IV (1 April 1984 – 13 Maret 1989)
  Pada titik ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada sektor pertanian .
  Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
  Pada Pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
  Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
  Pada Pelita ini Pemerintah melakukaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
  
  
  terjadi Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 mengakibatkan menaikkan rupiah, menaikkan suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskalnya.
  
  
  Akibatnya keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa transisi terjadi krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi maka keadaan rupiah menjadi tidak stabil
   
  

DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/36568889/Sejarah-XII-IPA-BSE

http://andreaspaka.wordpress.com/2011/04/13/sistem-ekonomi-indonesia-orlam-orba-%E2%80%93-reformasi/